Miris...
Itulah yang pertama kali kurasakan ketika melihat penggusuran pedagang kaki lima di Pasar Terminal Aur Kuning, Bukittinggi. Sebab mirisnya itu adalah penggusuran yang biasanya dilakukan oleh Satpol PP diambil alih secara dominan oleh aparat kepolisian dengan menggunakan kendaraan Anti Huru Hara berupa Water Cannon. Sesuatu tindakan yang pertama kali kulihat di sini dalam hal penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan karena ketiadaan tempat yang memadai untuk berjualan. Walaupun penggusuran itu hanya dilakukan tanpa menyemprotkan air dengan tekanan tinggi tapi dengan mengucurkan ke jalan dekat para pedagang berjualan, itu sudah cukup membuat mereka kelabakan karena percikan air dari moncong cannon yang cukup tinggi itu. Terlebih lagi yang membuatku cukup prihatin adalah pedagang yang sudah tua dengan tenaga yang terbatas berusaha menyelamatkan dagangannya.
Penggusuran, sepetinya itulah yang belakangan marak terjadi di sini, Bukittinggi. Sejak Satpol PP menjadi instrumen garis depan penegakan Perda yang dirancang oleh mereka, para pembuat peraturan yang diawaki oleh para anggota dewan yang terhormat yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu agar menjadi wakil mereka yang bermartabat. Tapi sayangnya, penegakan Perda tanpa solusi yang memadai untuk memberikan akses kepada rakyat kecil dalam menjalankan usahanya secara nyaman hanya akan menjadi sebuah hiasan lembar-lembar draft peraturan yang sudah disahkan. Penegakan peraturan terhadap para pedagang kecil tersebut hanya dilakukan dengan beberapa kali peringatan, yang diakhiri dengan penggusuran. Okelah kalau itu penertiban pedagang makanan di saat bulan Ramadhan, tapi ini terjadi di saat hari pasar yaitu Rabu dan Sabtu.
Sepertinya perlu studi banding ke Batusangkar yang pada hari pasarnya yaitu hari Kamis, sebelah badan jalan dikhususkan untuk pedagang kaki lima, sebelah lagi untuk akses lalu lintas, karena itupun jalan satu jalur dengan lebar jalan yang kurang lebih sama dengan sebelah jalan ByPass Aur Kuning yang satu jalur. Ini sebuah komparasi yang menurutku adalah sebuah winwin solution agar citra Bukittinggi sebagai kota yang pernah menyandang Kota Adipura kembali terwujud. Namun semua itu tentunya harus didukung oleh itikad baik pengelolanya dengan penataan kota yang lebih elegan serta mengikutsertakan planolog handal. Terutama sekali tidak terlalu berorientasi dan tergila-gila dengan iming-iming proyek besar yang disertai dengan keuntungan besar. Tidak...
Namun, jika semuanya tetap seperti ini dan tetap stagnan dengan pola penertiban seperti yang sudah-sudah. Pendapatku, sebaiknya para petugas garda depan dieduksi untuk melakukan penertiban dengan pola personal approach yang lebih ramah dan menyejukkan hati. Bahkan bila perlu dengan warna seragam yang menunjukkan kesan tidak sangar dan menyeramkan. Maaf, warna yang kumaksud adalah warna Pink atau Merah Jambu. Warna yang berkesan penuh cinta sehingga yang digusur pun akan pindah dengan sukarela tanpa diminta dengan corong mikropon yang berbunyi bla bla bla bla... Itupun mungkin akan menjadi sebuah hiburan tersendiri di tengah pergolakan tawar-menawar harga di dalam transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Serta didukung oleh wakil rakyat yang membuat Perda seragam yang seperti itu.
Untuk itu, cuma satu pertanyan yang perlu dilontarkan untuk pola Gusur Pinky Pinky ini...
Itulah yang pertama kali kurasakan ketika melihat penggusuran pedagang kaki lima di Pasar Terminal Aur Kuning, Bukittinggi. Sebab mirisnya itu adalah penggusuran yang biasanya dilakukan oleh Satpol PP diambil alih secara dominan oleh aparat kepolisian dengan menggunakan kendaraan Anti Huru Hara berupa Water Cannon. Sesuatu tindakan yang pertama kali kulihat di sini dalam hal penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan karena ketiadaan tempat yang memadai untuk berjualan. Walaupun penggusuran itu hanya dilakukan tanpa menyemprotkan air dengan tekanan tinggi tapi dengan mengucurkan ke jalan dekat para pedagang berjualan, itu sudah cukup membuat mereka kelabakan karena percikan air dari moncong cannon yang cukup tinggi itu. Terlebih lagi yang membuatku cukup prihatin adalah pedagang yang sudah tua dengan tenaga yang terbatas berusaha menyelamatkan dagangannya.
Penggusuran, sepetinya itulah yang belakangan marak terjadi di sini, Bukittinggi. Sejak Satpol PP menjadi instrumen garis depan penegakan Perda yang dirancang oleh mereka, para pembuat peraturan yang diawaki oleh para anggota dewan yang terhormat yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu agar menjadi wakil mereka yang bermartabat. Tapi sayangnya, penegakan Perda tanpa solusi yang memadai untuk memberikan akses kepada rakyat kecil dalam menjalankan usahanya secara nyaman hanya akan menjadi sebuah hiasan lembar-lembar draft peraturan yang sudah disahkan. Penegakan peraturan terhadap para pedagang kecil tersebut hanya dilakukan dengan beberapa kali peringatan, yang diakhiri dengan penggusuran. Okelah kalau itu penertiban pedagang makanan di saat bulan Ramadhan, tapi ini terjadi di saat hari pasar yaitu Rabu dan Sabtu.
Sepertinya perlu studi banding ke Batusangkar yang pada hari pasarnya yaitu hari Kamis, sebelah badan jalan dikhususkan untuk pedagang kaki lima, sebelah lagi untuk akses lalu lintas, karena itupun jalan satu jalur dengan lebar jalan yang kurang lebih sama dengan sebelah jalan ByPass Aur Kuning yang satu jalur. Ini sebuah komparasi yang menurutku adalah sebuah winwin solution agar citra Bukittinggi sebagai kota yang pernah menyandang Kota Adipura kembali terwujud. Namun semua itu tentunya harus didukung oleh itikad baik pengelolanya dengan penataan kota yang lebih elegan serta mengikutsertakan planolog handal. Terutama sekali tidak terlalu berorientasi dan tergila-gila dengan iming-iming proyek besar yang disertai dengan keuntungan besar. Tidak...
Namun, jika semuanya tetap seperti ini dan tetap stagnan dengan pola penertiban seperti yang sudah-sudah. Pendapatku, sebaiknya para petugas garda depan dieduksi untuk melakukan penertiban dengan pola personal approach yang lebih ramah dan menyejukkan hati. Bahkan bila perlu dengan warna seragam yang menunjukkan kesan tidak sangar dan menyeramkan. Maaf, warna yang kumaksud adalah warna Pink atau Merah Jambu. Warna yang berkesan penuh cinta sehingga yang digusur pun akan pindah dengan sukarela tanpa diminta dengan corong mikropon yang berbunyi bla bla bla bla... Itupun mungkin akan menjadi sebuah hiburan tersendiri di tengah pergolakan tawar-menawar harga di dalam transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Serta didukung oleh wakil rakyat yang membuat Perda seragam yang seperti itu.
Untuk itu, cuma satu pertanyan yang perlu dilontarkan untuk pola Gusur Pinky Pinky ini...
M A U ?
21 komentar:
Memang, antara Pemerintah dgn PKL selalu ad beda kepentingan... Pemerintah lbh condong ke aturan, PKL condong ke perut...
Tapi, klo qta mo obyektif, maka kedua belah fihak punya kesalahan msg2 ... coba az qta renungkan... pasti ketemu...
Pemerintah belum secara maksimal mengembangkan sektor lapangan kerja ataw usaha sendiri... sedangkan kebutuhan perut PKL sdh tdk bisa ditolerir lgi... Uuuupppsss... kepanjangan yak komen-nya..
wahh g kbayang para penggusur pake pinky,,,^_^
tapi mereka lbh mentingin krjaannya drpd prasaanya,jd masa bodoh mw tua muda pkl'y ttp digusur g ramah,,,-_-
semoga jalan damai cepat tercapai dan tidak ada lagi manusia2 berhati iblis siapapun mereka!
kabeh dulur woke
damai itu indah
Satpol PP harusnya lebih manusiawi dalam melakukan penggusuran dan penertiban
oh ya, sudah lama saya tidak ke buukittinggi...
pasti dah banyak yang berubah...
salam kenal ya...
salam kenal, begitulah para penguasa sekarang hanya demi keindahan harus menggusur orang kecil
sebenarnya ada banyak kepentingan disitu, masalah klasik para penguasa
hmmmm..., haL ironis yg sama seperti yg pernah si_om Lihat di kota ku (tanjung priok). namun hanya sekedar menjadi saksi bisu dari kejadian tsb.
semoga saja si pinky makin bijak dan ramah,,,
Harusnya disadari bahwa sektor informal seperti pedagang kaki lima adalah laskar-laskar mandiri. Beda dengan perusahaan2 besar yang hidup dari utang. Sektor informal adalah katup penyelamat krisis, merekalah yang menggeliatkan perekonomian tanpa membebani pemerintah. Sejauh ini pemerintah lebih tertarik dengan proyek-proyek besar yang sarat hutang atau modal luar negeri, yang keuntungannya belum tentu dinikmati rakyat.
salam kenal, terimakasih sudah menjadi follower di blog saya
memang sering bertentangan antara PKL dan pemerintah setempat, hanya saja kalau PKL nya dikelola dengan baik dan ditata sedemikian rupa agar tidak merusak keindahan kota, mungkin tidak akan terjadi gusur menggusur. Jadi dari sebelum berdirinya PKL atau ada PKL di daerah tersebut harus benar2 ditegaskan, jangan sampai sudah banyak PKL yang mangkal baru ditegur. biar bagaimanapun kalo masalah perut tetap dipertahankan.
trims atas infonya, sukses selalu n tetap semangat
gusur lagi,gusur lagi,sebaiknya dirundingkan dulu lah supaya tidak terjadi pertikaian lagi..
kebetulan ane 'agak terbiasa' melihat hal2 seperti ini, ane cuma bisa bengong melihat mbok pariyem yang menangis di pojok trotoar, atau si thole yang kehilangan kotak semirnya. ande saja ane sehebat wirosableng >.<
sebetulnya satpol pp juga bisa bersikap lembut karena mungkin sudah ada peringatan akan pemberesan ini tapi pedagang kaki lima nya membandel...
tapi tidak bisa disalahkan juga pedagang kali lima karena mereka hanya bernafkah di tempat itu
jadi sebenarnya disini siapa yang harus di benarkan dan dimana yang harus di salahkan oleh karena itu masih belum ada pemecahan masalah ini.
sebelum masalah itu terjawab kejadian seperti ini akan kerap terjadi
Wah Main gusur ajah... Kalo memang dah ada izin dan telah dirumdingkan oleh masyarakat setempat itu gak masalah.. semuanya bisa menerima dan tidak menimbulkan keributan
kami org pinggiran, jgn pinggirkan kami Lg
dilema penggusuran masih saja diperbincangkan..
entah karena tidak ada titik temu sehingga dilakukan cara yang kurang wajar..
banyak kepentingan orang besar disana..
ngeri rasanya jika melihat rumah masyarakat di gusur kawan
tuksatpol pp jangan kasar kasar gusurnya ya
kasar gak pol ppnya? Kalo kasar, ayo serbu.....
Hahaha, kalo pemerintah lewat tangan satpol PP gak menggusur PKL, stasiun televisi kehabisan berita dunks. :D
Btw, miris juga sih melihat fenomena ini. Pemerintahnya sewenang-wenang, masyarakatnya jadi suka meradang dan berjiwa pemberontak semua.
Poskan Komentar